Implementasi Permendagri No. 28 Th 2011, Kader PKK ikuti sosialisasi kebijakan Adminduk

Ngemplak, 13 September 2017 sejumlah kader PKK se Kecamatan Ngemplak mengikuti Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di pendopo Kecamatan Ngemplak. Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi dari Permendagri No. 28 Tahun 2011 tentang  Pedoman PKK dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.

Dalam sambutannya, Drs. Subagya selaku Camat Ngemplak menyampaikan beberapa hal terkait administrasi kependudukan yang tidak terlepas dari setiap peristiwa penting yang terjadi sejak kelahiran , pernikahan dan kematian, yang seharusnya segera dilaporkan kepada petugas (Kepala Dukuh dan perangkat Desa) untuk kemudian segera di proses menjadi dokumen kependudukan yang resmi, yang berwujud KTP, KK, Akta kelahiran, Akta Kematian dsb. Proses pembuatan dokumen kependudukan sangatlah mudah dan tidak dipungut biaya baik di tingkat Desa maupun di Kecamatan. Dokumen kependudukan itu nantinya digunakan untuk keperluan administrasi publik seperti mendaftar sekolah, mendaftar pekerjaan, meikah, hingga masalah turun waris. Oleh karena itu, beliau menghimbau para kader PKK untuk dapat menyampaikan disetiap pertemuan rutin di wilayah masing-masing untuk saling mengingatkan dan menjelaskan pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

Sedangkan  materi sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan, disampaikan langsung oleh Bapak Jazim Sumirat, SH.,M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sleman. Beberapa poin materi yang beliau sampaikan diantaranya :

  • 1. Jumlah data penduduk Kab.Sleman , yang terbagi -bagi dalam beberapa data karena terdapat data anomali (data tidak wajar) yang disebabkan beberapa hal seperti data ganda, baik ganda dalam satu domisili maupun luar domisili, juga data kematian ataupun pindah penduduk yang tidak dilaporkan.
  • 2. Dengan adanya data anomali, menjadikan target pencapaian seperti perekaman e-ktp, maupun kepemilikan akte penduduk tidak bisa menjadi 100 %. Contohnya  perekaman e-KTP kecamatan Ngemplak, yang belum mencapai 100%, penyebabnya masih ada data penduduk yang belum melakukan perekaman data e-KTP yang termasuk dalam data anomali tersebut. Sehingga diperlukan koordinasi sampai tingkat bawah untuk memastikan apakah daftar warga yang belum rekam e-KTP tsb masih menjadi penduduk di wilayah Ngemplak atau sudah meninggal atau malah sudah pindah kependudukannya.
  • 3. Capaian target kepemilikan akte kelahiran di Kab.Sleman yang masih rendah. Kepemilikan akte kelahiran tidak dibatasi hanya untuk anak yang baru lahir, akan tetapi semua penduduk di semua usia seharusnya memiliki kesadaran untuk memiliki akte kelahiran sebagai salah satu bukti kewarganegaraan. Akte kelahiran sangat penting tidak hanya untuk masalah melamar pekerjaan, sekolah, akan tetapi sebagai salah satu syarat pernikahan.
  • 4. Perbedaan nama penduduk dapat diminimalisir apabila penduduk tsb memiliki dokumen kependudukan yang runut. Dalam urutan penyesuaian nama penduduk harusnya disesuaiakn dengan :- akte lahir, ktp, kk, akte nikah, ijazah atau dokumen pendukung lainnya.
  • 5. Sosialisasi Layanan Program IDOLA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman,

 

Tinggalkan sebuah komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat