EKTP Seumur Hidup, tidak perlu perpanjang

Berdasarkan Pasal 101 huruf c UU No. 24 Th 2013, diamanatkan bahwa KTP -el yang sudah diterbitkan sebelum UU No. 24 Th 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang, walau telah habis masa berlakunya.

Sudah sejak setahun yang lalu, tepatnya tanggal 29 Januari 2016, Kementrian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada Gubernur , Bupati/Walikota seluruh Indonesia, terkait masa berlaku KTP elĀ  tersebut, akan tetapi masih saja ada pertanyaan dari warga yang datang langsung ke Kantor Kecamatan untuk memperpanjang KTP el nya yang akan habis tahun 2017 ini. Upaya sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah, dengan penayangan beberapa iklan layanan masyarakat di TV, di media sosial, juga media cetak. Pemerintah Kecamatan Ngemplak sendiri secara rutin menyelengarakan rapat koordinasi administarsi kependudukan bersama Kepala Dukuh dan perangkat Desa, di mana dalam rapat tersebut sudah disampaikan informasi-informasi terkait peraturan, informasi terbaru dan kebijakan mengenai administrasi kependudukan. Beberapa keluhan warga terkait penggunaan EKTP dengan masa berlaku yang habis awal Januari tahun 2017 ini adalah masih ada instansi pemerintah yang meminta KTP el nya diperbaharui karena sudah habis masa berlakunya, padahal dari Pihak Dukuh sudah mensosialisasikan untuk tidak mengganti KTP el selama tidak ada perubahan data, dengan mengabaikan masa berlaku. Kasus tersebut terjadi pada masyarakat yang hendak mengurus administrasi di Puskesmas dan Kantor Pos, walau tetap dilayani, akan tetapi petugas instansi terkait menyuruh untuk segera mengganti KTP ybs seolah-olah memang KTP tersebut sudah tidak berlaku sah lagi secara hukum, padahal, sebaliknya, walaupun sudah lewat masa berlaku, semua KTP el tetap bisa digunakan. Perubahan KTP el hanya dilakukan apabila ada perubahan elemen data dalam KTP el, KTP el hilang, atau rusak. Konsep KTP el seumur hidup ternyata belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh ASN terutama para penyedia layanan publik di luar layanan administrasi kependudukan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *