Belum dapat KTP – Elektronik , padahal sudah ikut program perekaman Massal ??!!

Sejak akhir 2015 kemarin, kesadaran warga untuk mengurus KTP Elektronik semakin meningkat. Bukan hanya karena kesadaran tertib administrasi kependudukan, tetapi karena memang KTP Non Elektronik yang mereka pegang sebelumnya sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai persyaratan pengurusan dokumen di Instansi Pemerintah maupun Swasta seperti perbankan.
Mayoritas wajib KTP tahun 2011 sudah melaksanakan perekaman data KTP –EL sejak program massal di akhir tahun 2011, akan tetapi masih banyak juga warga yang sudah melakukan perekaman KTP –El di tahun 2011- 2014 belum menerima hasil KTP Elektronik, bagaimana hal itu bisa terjadi, padahal mereka sudah menyukseskan program KTP –El dengan menghadiri undangan perekaman data KTP El dari pemerintah setempat ??
Hal berikut bisa jadi salah satu penyebabnya :
1. Belum Perekaman Data KTP Elektronik
Yang dimaksud perekaman data KTP Elektronik adalah perekaman data foto, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk .
Warga dengan kebutuhan khusus , tetap bisa diproses dengan mekanisme “pengecualian biometri” sesuai keadaan fisik ybs. Jadi hanya warga yang berkebutuhan khusus yang bisa tidak melakukan perekaman sidik jari dan iris mata saat perakaman data KTP Elektronik, sesuai arahan petugas KTP elektronik.
Jika anda bukan warga dengan kebutuhan khusus, pastikan bahwa anda sudah melakukan semua tahapan perekaman data perekaman data foto, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata.
2. Memakai Soft lense pada saat perekaman iris mata data KTP Elektronik
Pada saat perekaman iris mata penduduk, wajib melepas kacamata maupun soft lense. Pada beberapa kasus warga tidak memungkinkan melepas soft lense dan tetap melakukan perekamn data KTP EL, yang terjadi adalah data tidak bisa diverifikasi di data center Kemendagri, sehingga tidak bisa tercetak.
Untuk kasus seperti itu, warga harus mengajukan penghapusan NIK – Nomor Induk Kependudukan yang telah digunakan saat perekaman data KTP –El, dan melakukan perekaman ulang dengan NIK baru. Penghapusan NIK merupakan wewenang Kemendagri , Kantor Kecamatan tidak bisa melakukan penghapusan NIK KTP Elektronik.
3. Melakukan Perekaman Data KTP Elektronik lebih dari sekali dengan NIK yang berbeda, karena
– Data Kependudukan dobel di daerah lain, dan melakukan perekaman data ktp –el DI kedua daerah
Untuk kasus seperti itu, maka KTP Elektronik bisa diterbitkan di daerah yang pertama kali merekam data KTP Elektronik ybs. Jika keadaan sekarang ybs berdomisili di daerah lain dan memiliki KK setempat, tetap harus memproses pindah kependudukan dari daerah asal yang pertama kali merekam data KTP Elektroniknya, baru bisa diterbitkan KTP Elektronik sesuai alamat yang sekarang.
Kasus seperti ini yang paling banyak dijumpai, karena system KTP Konvensional belum bisa mencegah dobel kependudukan di Indonesia.

– Perubahan tanggal lahir yang menyebabkan perubahan NIK dan melakukan perekaman data KTP El dengan NIK yang baru
Sistem administrasi kependudukan yang digunakan di Pemerintahan berbasis NIK – Nomor Induk Kependudukan yang pembentukannya otomatis secara system ketika data penduduk di entry dalam database kependudukan yang merupakan unsur dari kode wilayah pemerintahan + tanggal lahir penduduk + kode registrasi yang seharusnya tidak berubah seumur hidup.
Contoh : 3404110203910001 / 3404114203910001
34 = Kode Provinsi DIY
04 = Kode Kabupaten Sleman
11 = Kode Kecamatan Ngemplak
02= Tanggal lahir (tgl 2) bagi warga Laki-laki dan menjadi 42 (tgl 2) ditambah 40 bagi warga perempuan
03= Bulan Lahir (bulan Maret)
91= Tahun kelahiran

Akan tetapi pada prakteknya, penerbitan data kependudukan bisa saja salah karena suatu hal dan dilakukan pembetulan dokumen kependudukan seperti KK , akta kelahiran, buku nikah dsb , dan ketika dilakukan revisi pada biodata penduduk terutama tanggal lahir penduduk, secara otomatis NIK akan berubah. Sebelum berkembangnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan , maka perubahan unsur tanggal lahir akan menghasilkan NIK baru. Hal tersebut bisa menjadi masalah ketika warga yang melakukan perubahan biodata sudah melakukan perekaman data KTP –EL, karena di database NIK ybs akan tergantikan dengan NIK yang baru, padahal di server KTP El, ybs sudah terregister dengan NIK yang lama.
Untuk kasus seperti itu , baik warga melakukan perekaman ulang dengan NIK yang baru atau tidak, mereka tidak akan mendapatkan KTP El yang baru.
Penerbitan bisa dilakukan akan tetapi mereka harus mengurus penebitan KK terlebih dahulu , untuk memunculkan kembali NIK yang lama, yang sudah digunakan untuk perekaman data KTP EL, jika masih memiliki salinan KTP El yang lama bisa sebagai lampiran pengajuan perubahan KK, jika tidak memiliki salinan dan lupa NIK KTP El yang lama, ybs bisa mendatangi Kantor Kecamatan untuk dicek iris mata dan sidik jari, maka akan muncul semua data perekaman KTP elketronik yang pernah dilakukan dan menggunakan NIK lama maupun yang baru.
Hal ini menjadi koreksi Kemendagri sehingga seiring berjalannya waktu pelaksanaan KTP Elektronik, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dievaluasi sehingga aplikasi Sistem Informasi Kependudukan memang tidak memungkinkan penggantian NIK. NIK yang sudah terbit secara system sudah dikunci melekat kepada penduduk, terlepas dari perubahan isian biodata penduduk di kemudian hari.

4. Kesalahan Sistem dan Jaringan
Bagi warga yang sudah melakukan perekaman data KTP Elektronik dan tidak dobel status kependudukannya, bisa saja belum menerima KTP El karena kesalahan system dan Jaringan sehingga data perekaman yang dikirim dari tempat pelayanan biasanya Kantor Kecamatan tidak sampai di Server data Center Kemendagri. Kerusakan server local juga bisa menjadi penyebab data penduduk yang sdh direkam tidak terkirim ke server pusat.

KESIMPULAN :
Bagi warga yang sudah melakukan perekaman data KTP El tetapi belum menerima hasil KTP Elektronik, bisa mendatangi tempat pelayanan di Kantor Kecamatan untuk terlebih dahulu dicek status data KTP Elektronik nya, apakah siap dicetak atau bermasalah seperti salah satu uraian di atas. Jika data siap cetak, warga perlu mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik yang baru, dengan syarat dan prosedur yang berlaku di masing –masing Kecamatan tetapi jika data ternyata bermasalah, maka harus diselesaikan sesuai permasalahnnya terlebih dahulu.
(*ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *