Upacara HUT KORPRI dan Hari Kesehatan Nasional

upcraUpacara tanggal 29 November 2016 dalam rangka memperingati HUT ke 45 KORPRI dan Hari Kesehatan Nasional ke 52 . Tema Nasional peringatan HUT KORPRI tahun 2016 adalah “BERSAMA MENEGUHKAN NETRALITAS DAN MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA” Dalam sambutannya, Bupati Sleman mengajak para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meneguhkan kembali fungsi KORPRI sebagai perekat dan pemersatu pegawai dan masyarakat umum. Bupati juga menyampaikan GERMAS Gerakan Masyarakat yang perlu didorong untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup di seluruh lapisan masyarakat

Dipublikasi di Berita | Tinggalkan Komentar

Rakor APBDes 2017

Menjelang akhir tahun anggaran 2016, Pemerintah Kecamatan Ngemplak menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan APBDes 2017apbdes apbdes2

Dipublikasi di Berita | Tag | Tinggalkan Komentar

Pengukuhan Pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas 2016-2021

ppdi3Rabu, 23 November Pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Kecamatan Ngemplak  periode 2016 sd 2021 dikukuhkan di Pendopo Kecamatan Ngemplak. Pengukuhan pengurus oleh Camat Ngemplak, dan dihadiri perwakilan dari POLSEK, KUA, Kepala Desa dan Kabag. Kesra dan Karang Taruna, serta PSM Pekerja Sosial Masyarakat dan TKSK di wilayah Kecamatan Ngemplak. PPDI Kecamatan Ngemplak periode 2016- 2021 diketuai oleh Suparmo, warga penyandang disabilitas dari Dusun Pondok I Widodomartani. ppdi1

Dipublikasi di Berita | Tag , | Tinggalkan Komentar

Surat Keterangan Pengganti KTP el selama menunggu stok Blanko

Bulan Agustus dan September menajdi bulan paling padat sepanjang akhir tahun 2016 di setiap Kantor Pelayanan EKTP di seluruh Indonesia, setelah pernyataan Kemendagri mengenai batas rekam EKTP. Lonjakan permohonan EKTP yang tidak disertai dengan perhitungan stok blanko menyebabkan antri cetak permohonan menjadi sangat lama. Dalam Bulan Agustus, tercatat 2.175 berkas permohonan EKTP yang mampu tercetak 1.069 berkas dengan sistem lembur karena di tiap jam kerja pagi hanya melayani perekaman data EKTP. terlihat bahwa sisa berkas wajib cetak bulan September saja sudah mencapai 1.106 blanko, belum ditambah pengajuan baru di bulan Oktober dst. Kemendagri kembali mengirimkan surat  no 471.13/10231/DUKCAPIL tanggal 29 September 2016 , yang menyampaikan 2 hal pokok :

1. Bahwa ketersediaan blanko KTP el per 1 Oktober 2016 di DirjenDukCapil telah habis.

2. Bagi penduduk yang telah melakukan perekaman KTP el namum belum mendapatkan fisik KTP el dapat diterbitkan surat keterangan sebagai pengganti KTP el yang berlaku 6 bulan dan bisa digunakan untuk Bank, BPJS, imigrasi, Pemilu dsb.

dan disampaikan juga mengenai teknis penerbitan surat keterangan pengganti KTP el yang dimaksud,

Kebijakan pemerintah pusat memang harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah di tingkat dibawahnya, namun terkadang pernyataan pernyataan pemimpin pusat sendiri yang menimbulkan polemik di masyarakat dan pada akhirnya petuags sebagai ujung tombak pelayanan yang harus secara hati-hati menjelaskan danmenyampaikan maksud peraturan dan pernyataan tersebut. Semoga dapat dipahami bahwa pada dasarnya semua proses ini merupkan upaya pemerintah pusat untuk melakukan percepatan program EKTP yang berlarut-larut sejak tahun 2011, dan semoga permsalahan teknis seperti ketersediaan blanko, kerusakan alat, kurangnya petugas dapat diatasi dengan kebijakan baru yang akan memperlancar pelayanan EKTP pada masyarakat.

Dipublikasi di Berita, PATEN, Pelayanan KTP Elektronik | Tag , | Tinggalkan Komentar

Daftar EKTP tanpa surat Pengantar RT/RW ?

Surat Kemendagri nomor 471/1768/SJ kepada para Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia pada tanggal 12 Mei 2016, dalam sur tersebut Mendagri menegaskan dalam pelayanan perekaman , penerbitan dan penggantian KTP elektronik yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan, perlu penyederhanaan prosedur yaitu cukup dengan menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga tanpa surat pengantar RT RW, Kelurahan/Kecamatan. Mendagri juga meminta agar Bupati/Walikota membuka loket khusus untuk pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP elektronik pada saat perekaman masal dan memberikan pelayanna rekam cetak di luar domisili sesuai amanat Permendagri No. 8 Th 2016. Penyederhanaan prosedur tsb tidak serta merta dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Kecamatan mengingat pentingnya proses validasi di tingkat bawah yang bisa dilakukan oleh perangkat desa setempat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sleman baru membuat instruksi penyederhanaan persyaratan permohonan KTP elektronik tanggal 23 Agustus 2016, dan dilaksakan di Kecamatan Se-Kabupaten Sleman per 24 Agustus 2016.

Di Kecamatan Ngemplak setelah instruksi Juknis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, juga melayani permohonan EKTP tanpa surat pengantar RT RW dan Desa, cukup membawa Fotokopi KK terbaru dan tidak ada perubahan elemen data penduduk. Untuk perubahan status, alamat, pekerjaan dan elemen data lainnya tetap diwajibkan mengurus surat pengantar dari bawah, prosedur pengurus KK seperti biasa. Karena basis data EKTP adalah Kartu Keluarga penduduk, jadi diharapkan sebelum mendatangi Kantor Kecamatan , untuk mengurus EKTP, pastikan dulu data penduduk di KK sudah benar, sehingga tidak bolak balik seolah olah pemerintah Kecamatan tidak mengikuti perintah dari Pemerintah Pusat.

Dipublikasi di Berita, PATEN, Pelayanan KTP Elektronik | Tinggalkan Komentar