Bimomartani Tangguh Bencana

Masyarakat yang tangguh bencana ialah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Dan jika terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dapat dengan cepat memulihkan diri secara mandiri.

Desa Tangguh merupakan program Nasional/dari BNPB (Perka BNPB 01/2012) dalam rangka mewujudkan Indonesia Tangguh. Program ini merupakan wujud tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam hal PB. Karena masyarakat yang merupakan penerima dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku pertama dan langsung yang akan merespon bencana disekitarnya. Maka masyarakat perlu dibekali dalam konteks pemberdayaan agar menjadi Tangguh, bukan hanya siap menghadapi bencana tapi menjadi TANGGUH. (http://www.sigana.web.id) . Pasca pengukuhan Pengurus Unit Operasional Penanggulangan Bencana Tingkat Kecamatan dan Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana Tingkat Desa di Kecamatan Ngemplak oleh Sri Muslimatun Wakil Bupati Sleman , koordinasi berlanjut dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana. Setelah sebelumnya Desa Umbulmartani menjadi Juara 1 Lomba Desa Siaga Bencana Tingkat Kabupaten Sleman Th 2016, di awal tahun 2017 ini, Desa Bimomartani mengawali program kerja dengan Pembentukan Desa Tangguh Bencana.desa tb

Dipublikasi di Berita | Tag | Tinggalkan Komentar

Mulai 2017 Pembayaran PBB P2 Sleman Dikelola BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyerahkan SPPT PBB P2 Tahun 2017 sebanyak 611.783 lembar yang secara simbolis diserahkan oleh Bupati Sleman Sri Purnomo pada 17 Desa dari 17 Kecamatan dan 10 wajib pajak selektif dengan ketetapan PBB P2 tertinggi di Pendopo Rumah Dinas Bupati pada Selasa (17/1). Kepala BKAD Hardo Kiswaya SE., MSi., menjelaskan bahwa untuk ketetapan PBB P2 tahun 2017 ini tidak ada kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2. Adapun nominal Pokok Ketetapan PBB P2 tahun 2017 sejumlah Rp. 79,4 milyar. Menurut Hardo pada tahun 2016 lalu realisasi atas ketetapan pokok akhir PBB P2 belum terealisasi 100% dimana pokok ketetapan akhir pada tahun 2016 sebesar Rp. 74,7 M dengan SPPT PBB P2 sebanyak 608.047 lembar realisasinya mencapai 59,3 M dengan SPPT PBB P2 sebanyak 490.484 lembar, atau sebesar 79,4% dari pokok ketetapan akhir.

Hardo menambahkan bahwa sehubungan dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, maka fungsi pengelolaan pendapatan daerah yang tahun lalu ditangani Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), mulai tahun 2017 menjadi ketugasan instansi baru Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Dengan demikian mulai tahun ini, seluruh pelayanan yang terkait dengan pajak daerah, termasuk PBB P2 dilaksanakan di gedung BKAD Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman.

Sementara itu Bupati Sleman Sri Purnomo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dalam hal pelayanan pembayaran PBB P2, Pemerintah Kabupaten Sleman masih menjalin kerjasama dengan 3 lembaga perbankan, yaitu Bank BPD DIY, Bank BRI Syariah, dan Bank Mandiri. Dengan demikian harapan kami masyarakat selaku wajib pajak PBB P2 tetap mendapatkan kemudahan dalam menunaikan kewajiban perpajakan daerahnya di Kabupaten Sleman.

Bupati juga menghimbau kepada seluruh wajib pajak selektif untuk dapat segera membayar PBB P2 sebelum tanggal jatuh tempo yaitu pada 30 September 2017 mendatang, serta menghimbau kepada seluruh PNS di lingkungan Pemkab. Sleman, terutama yang menjadi wajib pajak PBB agar menjadi panutan dan teladan masyarakat, dengan membayarkewajibannya di awal waktu.

”Saya berharap pokok ketetapan PBB P2 pada tahun 2017 ini dapat tercapai sepenuhnya, mengingat saat ini PBB telah menjadi bagian dari pajak daerah, yang sangat dibutuhkan sebagai modal pembangunan daerah mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera”, harap Sri Purnomo.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap wajib pajak daerah yang berprestasi dalam kepatuhan melaporkan dan membayar pajak daerah sesuaI peraturan perundang-udangan yang berlaku, maka dalam acara tersebut Bupati Sleman juga memberikan piagam penghargaan kepada wajib pajak. Adapun yang menerima Piagam Penghargaan dimaksud adalah sejumlah 128 wajib pajak, terdiri dari 46 wajib pajak hotel, 62 wajib pajak  restoran, 20 wajib pajak hiburan. Selain wajib pajak, piagam penghargaan juga disampaikan kepada sejumlah 9 pemerintah desa dan 247 dukuh yang dapat mencapai lunas awal pembayarn PBB P2 tahun 2016.

(http://www.slemankab.go.id)

Dipublikasi di Berita | Tinggalkan Komentar

Pelantikan Pejabat Struktural Pemkab Sleman awali tahun 2017

Sebanyak 801 PNS pejabat struktural lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman  akan dilantik dan diambil sumpah pada hari Selasa (3/01/17) di Pendopo Parasamya Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Pj. Sekda Kabupaten Sleman Iswoyo Hadiwarno menjelaskan bahwa pelantikan tersebut berdasarkan PP No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Perda No.11 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

“ Pelantikan dibagi menjadi tiga gelombang, pertama bagi  JPT Pratama seperti Sekda, kepala dinas, dan kepala badan sebanyak 29 orang. Gelombang dua bagi  pejabat administrator   dan sebagian  jabatan pengawas sebanyak 384 orang. Gelombang tiga bagi jabatan pengawas sebanyak 388 orang”, jelas Iswoyo.

Menurut Iswoyo, pasca pelantikan nantinya dapat dipetakan adanya 7 JPT pratama yang kosong di lingkungan Pemkab Sleman. Rencananya akan diadakan seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan tersebut. “Kekosongan ini terjadi karena pejabat sebelumnya pensiun. Sedangkan berdasar UU No. 8 Tahun 2015 mengatur Bupati tidak dapat melantik pejabat pada 6 bulan pertama kepemimpinannya. Selain itu, konsekuensi dari PP No.18 tahun 2016 bulan Agustus lalu mengharuskan penataan OPD selesai bulan Oktober. Sehingga untuk efisiensi kita melakukan pelantikan bersamaan pada Januari 2017”, jelas Iswoyo.

Sedangkan untuk para pegawai atau staff sudah menerima SK penempatan pada Jumat (30/12) sehingga pada Januari 2017 nanti masing-masing SKPD sudah terisi personil.  “Bagi para pegawai yang dirotasi sesuai SK yang telah diterima merupakan kesempatan untuk meniti karir kedepan karena dapat memberikan tambahan wawasan dilingkungan kerja yang baru”, kata Iswoyo.

(http://www.slemankab.go.id)

Dipublikasi di Berita | Tinggalkan Komentar

EKTP Seumur Hidup, tidak perlu perpanjang

Berdasarkan Pasal 101 huruf c UU No. 24 Th 2013, diamanatkan bahwa KTP -el yang sudah diterbitkan sebelum UU No. 24 Th 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang, walau telah habis masa berlakunya.

Sudah sejak setahun yang lalu, tepatnya tanggal 29 Januari 2016, Kementrian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada Gubernur , Bupati/Walikota seluruh Indonesia, terkait masa berlaku KTP el  tersebut, akan tetapi masih saja ada pertanyaan dari warga yang datang langsung ke Kantor Kecamatan untuk memperpanjang KTP el nya yang akan habis tahun 2017 ini. Upaya sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah, dengan penayangan beberapa iklan layanan masyarakat di TV, di media sosial, juga media cetak. Pemerintah Kecamatan Ngemplak sendiri secara rutin menyelengarakan rapat koordinasi administarsi kependudukan bersama Kepala Dukuh dan perangkat Desa, di mana dalam rapat tersebut sudah disampaikan informasi-informasi terkait peraturan, informasi terbaru dan kebijakan mengenai administrasi kependudukan. Beberapa keluhan warga terkait penggunaan EKTP dengan masa berlaku yang habis awal Januari tahun 2017 ini adalah masih ada instansi pemerintah yang meminta KTP el nya diperbaharui karena sudah habis masa berlakunya, padahal dari Pihak Dukuh sudah mensosialisasikan untuk tidak mengganti KTP el selama tidak ada perubahan data, dengan mengabaikan masa berlaku. Kasus tersebut terjadi pada masyarakat yang hendak mengurus administrasi di Puskesmas dan Kantor Pos, walau tetap dilayani, akan tetapi petugas instansi terkait menyuruh untuk segera mengganti KTP ybs seolah-olah memang KTP tersebut sudah tidak berlaku sah lagi secara hukum, padahal, sebaliknya, walaupun sudah lewat masa berlaku, semua KTP el tetap bisa digunakan. Perubahan KTP el hanya dilakukan apabila ada perubahan elemen data dalam KTP el, KTP el hilang, atau rusak. Konsep KTP el seumur hidup ternyata belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh ASN terutama para penyedia layanan publik di luar layanan administrasi kependudukan

Dipublikasi di Pelayanan KTP Elektronik | Tag , | Tinggalkan Komentar

Syarat Baru Mengurus SKCK

INFO UNTUK WARGA KECAMATAN NGEMPLAK

Informasi terbaru dari Kepolisian, bahwa  mulai tahun 2017 ini bagi warga yang ingin membuat SKCK tidak lagi menggunakan Rekomendasi dari kantor Desa. Jadi warga pencari SKCK datang langsung ke kantor Polsek atau Polres dengan membawa persyaratan yaitu KTP, KK, Akte Kelahiran, Sidik jari dan foto warna ukuran 4×6 background merah.  Ketentuan terbaru mengenai pengurusan SKCK adalah sebagai berikut :

A. Tidak semua SKCK membutuhkan rekomendasi dari polsek, adapun SKCK Yg dibuatkan rekom dari Polsek yaitu:
1. Pemohon SKCK yg ke luar negeri.
2. SKCK untuk menjadi Notaris
3. SKCK untuk menjadi Pejabat publik( DPR PROV,DPR RI,DPRD kab kota,staf ahli DPR  RI/PROV/kab kota)

B. SKCK untuk mendaftar menjadi pegawai negeri dan menikah dengan anggota TNI/ Polri langsung ke Polres Sleman tanpa rekom dari Polsek.

C. untuk SKCK mendaftar pegawai swasta langsung ke kantor Polsek setempat.

Dipublikasi di Berita | Tag | Tinggalkan Komentar